INFOWAW.COM–TUBABA. Banyaknya dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, membuat masyarakat Tubaba kecewa dan berujung pada aksi Demo di depan kantor Pemerintah daerah setempat pada (10/9/2019) sekitar pukul 08.00 Wib.

Berdasarkan pantauan Infowaw.com, aksi Demo tersebut berasal dari beberapa elemen masyarakat yang dinamai aliansi Keramat Lampung, dan dipimpin oleh Suardi Romli dan Sudirman.

Dikatakan Risman sebagai penyampai aspirasi tersebut, bahwa banyak sekali kebobrokan di kabupaten Tubaba dalam rangka pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Peternakan.

“Banyak sekali pembangunan-pembangunan di kabupaten Tubaba yang baru seumur jagung sudah rusak, bahkan program-program Dinas pun tidak jelas, sebut saja dari seperti Usaha Ayam yang gagal, pembangunan Agrowisata yang tidak jelas, dan lainnya.” Kata Risman dalam orasinya.

Lanjutnya, banyaknya penyelewengan tersebut tentu karena tidak tegasnya Bupati Umar Ahmad dalam menindak Dinas yang ada, bahkan diduga kuat KKN sudah mengakar di kabupaten Tubaba.

“Kami akan minta Kejari Tulang Bawang tidak tebang pilih dalam menindak laporan terkait dugaan-dugaan KKN yang ada di Tubaba ini.” Jelasnya.

Sementara itu dikatakan Suardi Romli, selaku Korlap mengaku kecewa dengan ketidak hadiran Bupati Umar Ahmad dalam Demo tersebut.

“Ini sebagai bentuk penyaluran aspirasi kami masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak tegas terhadap seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penyelewengan penggunaan anggaran. Jika ini tidak ada ketegasan dari pemerintah, maka kami akan melakukan aksi Demo kembali pada tanggal 24 September 2019 mendatang.” Tegasnya.

Menanggapi itu, Kepala Bagian Hukum Sofyan Nur sekaligus mewakili Bupati dalam aksi Demo tersebut mengatakan, bahwa pihak pemerintahan Tubaba akan mengkaji apa saja yang disampaikan dari masyarakat yang melakukan Demo.

“Itu merupakan hak mereka selaku masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka Umum, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang, maka kami menerima dengan baik apa yang mereka sampaikan dan akan kita pelajari semua keluhan masyarakat.” Imbuhnya. (Rian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here